Darman Moenir
tambahan tulisan Darman Moenir: Menanggapi Rencana Kongres Kebudayaan oleh Darman Moenir
Pemimpin Rapat, Wakil Gubernur Sumbar, Bapak Fachri Achmad yang saya
hormati,
tambahan tulisan Darman Moenir: Menanggapi Rencana Kongres Kebudayaan oleh Darman Moenir
Bapak-bapak, Ibu-ibu, Saudara-Saudari peserta rapat yang saya
muliakan.
tambahan tulisan Darman Moenir: Menanggapi Rencana Kongres Kebudayaan oleh Darman Moenir

Assalamualaikum W.W.,
tambahan tulisan Darman Moenir: Menanggapi Rencana Kongres Kebudayaan oleh Darman Moenir
Tanpa banyak basa-basi, saya langsung saja pada inti pembicaraan. Ya, saya berterima kasih diundang untuk mengikuti rapat pada hari ini, Selasa, 23 September 2003, mulai pukul 14.00 WIB di Ruang Sidang Sekda (Sekretaris Daerah) Provinsi. Agenda rapat, seperti disebutkan, adalah Pertemuan Panitia Pusat, maksudnya tentu Panitia Pengarah, Steering Committee, mengenai Pelaksanaan Kongres Kebudayaan Nasional V di Bukittingi dengan Budayawan dan Seniman Sumatera Barat, dan Hal-hal lain yang Dirasa Perlu.
tambahan tulisan Darman Moenir: Menanggapi Rencana Kongres Kebudayaan oleh Darman Moenir
Dan, saya sengaja menuliskan tanggapan ini dengan alasan, saya tidak terbiasa menyampaikan gagasan secara lisan dan kalau dipaksakan sering saya gagap. Secara tak langsung mungkin saya ingin mengubah tradisi lisan menjadi tradisi tulis, biarpun upaya ini tak mudah. Dan terhadap surat dengan kop Gubernur Sumatera Barat, ditandatangani Wakil Gubernur itu, izinkan saya menyampaikan setidaknya tiga koreksian. Pertama, nama saya dieja salah, Darman Munir, padahal yang benar adalah Darman Moenir. Ini terdengar seolah kecil dan cengeng, akan tetapi tidak. Bukankah salah eja dalam Surat Keputusan (SK) Pegawai Negeri Sipil (PNS), sebagai salah satu contoh, berakibat fatal? Bukankah di belahan bumi sana, menyangkut nama ini, selalu terdengar pertanyaan How do you spell your name? Fachri Achmad tentu saja tidak bisa seenaknya ditulis Fakhri Akhmad. Hal "kecil" ini, ketelitian dan upaya menghargai pengejaan (nama), saya kira menyangkut sektor kebudayaan. Kedua, kata-kata Steering Committee, maksudnya pasti Panitia Pengarah. Serta-merta mengubah atau menerjemahkan Steering Committee menjadi Panitia Pusat jelas salah. Atau, ini merupakan sindrom serba pusat, serba Jakarta, yang selama ini dipelihara oleh pemegang kekuasaan? Dan selamanya tidak mungkin diabaikan apabila surat formal dari Kantor Gubernur Provinsi Sumatera Barat, kantor paling bergengsi, paling berwibawa dan paling menentukan di provinsi ini, dibuat semenggelikan seperti itu. Ketiga, tertera kata-kata Pimpinan Rapat: Bapak Wakil Gubernur. Pertanyaannya adalah, mengapa dicantumkan benar siapa memimpin rapat? Kalau hal itu dimaksudkan untuk memaksa orang yang diundang agar datang, atau untuk menimbulkan kesan, bahwa rapat ini mahapenting dan oleh karena itu
langsung dipimpin oleh Wakil Gubernur, maka upaya seperti ini berbau pemaksaan dan represif. Inilah antara lain pola yang pernah digunakan oleh orde terdahulu, Orde Baru, sehingga tindak represif dan teror mental pun ditebar melalui administrasi perkantoran, terutama di kantor-kantor pemerintah. Saya kira
selamanya tidak perlu dicantumkan benar andai rapat dipimpin oleh presiden sekali pun. Kecuali isi dan materi rapat, toh yang diundang mengerti, siapa pun yang memimpin, tidak amat-amat menentukan!
tambahan tulisan Darman Moenir: Menanggapi Rencana Kongres Kebudayaan oleh Darman Moenir
INI untuk pertama kali saya diundang dan diajak rapat, biar setahu saya, rapat-rapat menyangkut kongres ini, sudah berkali-kali diadakan. Kuat dugaan saya undangan dan ajakan terhadap saya ini, barangkali juga dengan melibatkan para budayawan dan seniman setidak- tidaknya yang sekarang hadir pada forum ini, terkait erat dengan surat e saya kepada sdr. Wisran Hadi pada 28 Agustus yang lalu. Pada tanggal yang sama (28 Agutus itu), saya diberi tahu, di sini konon juga sedang berlangsung rapat menyangkut rencana pelaksanaan Kongres Kebudayaan. Pada rapat hari itu, dan pada rapat-rapat terdahulu, entah mengapa budayawan dan seniman sama sekali tidak diikutsertakan! Padahal yang dirapatkan adalah masalah kebudayaan. Hal itulah yang saya sampaikan kepada sdr. Wisran Hadi dan e mail itu saya tembuskan kepada pers. Pertimbangannya adalah, apa yang saya sampaikan kepada sdr. Wisran sesungguhnya bukan masalah pribadi saya dan sdr. Wisran. Di dalamnya terutama tercakup masalah kongres yang bermuara ke masalah lebih besar, masalah bangsa dan negara. Dan oleh karena itu pantas disosialisasikan. Ternyata, dalam kolom Surat Pembaca, tembusan surat saya itu dimuat Singgalang edisi Minggu, 7 September 2003.
tambahan tulisan Darman Moenir: Menanggapi Rencana Kongres Kebudayaan oleh Darman Moenir
Surat saya ditanggapi secara amat menarik, substansial, esensial, oleh sdr. Wisran yang tembusannya, melalui surat e juga, disampaikan Wisran ke sejumlah nama yang dia anggap kompeten. Bung Zaili Asril mengulas panjang tanggapan Wisran melalui tulisan di kolom "Catatan Cucu Magek Dirih, Kongres Kebudayaan V" (Padang Ekspres, Minggu 7 September). Dan surat Wisran dimuat Singgalang (Minggu, 21 September).
tambahan tulisan Darman Moenir: Menanggapi Rencana Kongres Kebudayaan oleh Darman Moenir
Apa pun kesan yang muncul, lebih jauh, sesungguhnya memang ada beberapa masalah penting yang perlu saya sampaikan.
tambahan tulisan Darman Moenir: Menanggapi Rencana Kongres Kebudayaan oleh Darman Moenir
Sebagai salah seorang peserta Kongres Kebudayaan IV di Jakarta pada 29 Oktober sampai 3 November 1991, saya mendapat kesan, bahwa secara khusus ketika kongres hendak diadakan di Sumatera Barat, persisnya, di Kota Bukittinggi, dari 19 sampai 23 Oktober mendatang, ternyata dominasi budayawan dan seniman plat merah, demikian saya menggunakan istilah, amat besar. Selain itu, persis dengan pola sentralistik lagi, amat ironik, ketika (konsep) otonomi dijalankan di republik ini, dominasi Jakarta juga sangat besar.
tambahan tulisan Darman Moenir: Menanggapi Rencana Kongres Kebudayaan oleh Darman Moenir
Untuk menjelaskan hal ini saya ingin menjemut ingatan saya setelah menyertai Temu Seniman se Sumatera yang diselenggarakan oleh Direktorat Kesenian, Direktorat Jenderal Nilai Budaya, Seni dan Film di Hotel Laguna, Tanjung Pinang, 20 dan 21 Oktober 2001 lalu. Dalam pertemuan itu diembuskan isu, malah sempat dibuat semacam resolusi, bahwa bangsa Indonesia memerlukan kongres kebudayaan lagi. Pertanyaan kritikal saya adalah, dan pertanyaan ini saya utarakan dalam forum, apakah para hadirin, seniman se Sumatera yang ternyata juga sebagian besar plat merah, punya wibawa untuk menanda-tangani resolusi?
Ternyata, the show must go on.
tambahan tulisan Darman Moenir: Menanggapi Rencana Kongres Kebudayaan oleh Darman Moenir
Lalu, "show" dilanjutkan dengan Temu Budayawan Daerah Sumatera Barat yang diselenggarakan Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Padang di Gedung Tri Arga, Bukitinggi, pada 22, 23 dan 24 September 2002. Sekedar catatan, Balai Kajian ini berada di bawah Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata yang dibubarkan pada 26 Mei 2003, dan, entah apa termnya, lalu ada yang digabung-gabungkan ke Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata. Persis seperti peristiwa di
Tanjung Pinang, di Bukittinggi pun Temu Budayawan itu sebagian besar, nyaris sembilan puluhn persen, dihadiri oleh budayawan plat merah. Juga sebagai peserta, setelah acara itu saya menulis "laporan" panjang, 11 kali pemuatan, di Singgalang (30 September sampai 12 Oktober 2002). Lanjutan Temu Budyawan ini adalah Dialog Budaya Regional I Sumatera di Kota Padang pada 22 dan 23 Oktober 2002 yang, persis seperti dua events terdahulu, menjadi ajang pertemuan seniman dan budayawan yang datang dengan surat "perintah" jalan. Berikut adalah Prakongres Kebudayaan V, 28 sampai 30 April 2003 di Denpasar, Bali, yang, dari dari Sumatera Barat, juga disertai budayawan plat merah. Prof. Dr. Mursal Esten (alm.) hadir dalam prakongres itu, tetapi kondisinya sudah lemah, dan di sana harus digotong ke rumah sakit.
tambahan tulisan Darman Moenir: Menanggapi Rencana Kongres Kebudayaan oleh Darman Moenir
ITULAH antara lain lika-liku "perjalanan" Sumatera Barat sebelum Kongres Kebudayaan V. Satu hal, tak bisa dipungkiri, dominasi "plat merah" alias pemerintah sangat kuat. Tetapi, terus-terang, apalagi di sektor kebudayaan, apakah bisa berharap banyak terhadap pemerintah? Jawaban untuk ini pastilah, bahwa Panitia Pengarah adalah budayawan dan seniman terpandang di negeri ini. Akan tetapi, celakanya, sampai di tingkat organizing committee, di pusat dan di daerah, pemerintah berbuat nyaris semena-mena. Pemerintah memandang budayawan dan seniman dengan mata menukik.
tambahan tulisan Darman Moenir: Menanggapi Rencana Kongres Kebudayaan oleh Darman Moenir
Contoh konkret adalah apa yang terjadi di provinsi ini. Bukankah urusan-urusan kongres, dengan back up atau memang semata-mata bersandar pada kekuasaan (Wakil) Gubernur, dilakukan dan dikelola oleh hanya Dinas Parsenibud dengan ujung tombaknya Taman Budaya dan Museum Adityawarman atau mungkin ada intansi lain, seperti Balai Kajian, Balai Bahasa, Suaka dan Peninggalan Sejarah yang merupakan unit pelaksana teknis dari pusat kekuasaan di Jakarta? Tanpa harus minta maaf, saya tahu, Kepala Dinas Parsenibud (yang dulu dan yang sekarang), Kepala Taman Budaya dan Kepala Museum itu pamong yang potensial, sebutlah begitu, atau cukup hebat dalam disiplin lain, akan tetapi apresiasi mereka terhadap kebudayaan dan kesenian memang perlu dipertanyakan. Sederhana sekali, apabila mereka konsern terhadap kebudayaan dan kesenian, apabila mereka mempunyai visi dan misi yang konkret terhadap pengembangan kepariwisataan, kebudayaan dan permuseuman, maka sudah lama daerah ini maju pesat di sektor pariwisata, budaya dan museum. Tetapi, sudahlah, ini kekeliruan rekrutmen PNS dan, malang nian, mendatangkan akibat sangat fatal.
tambahan tulisan Darman Moenir: Menanggapi Rencana Kongres Kebudayaan oleh Darman Moenir
Dalam sektor budaya, nyata-nyata mereka, para ujung tombak itu, mengabaikan seniman dan budayawan. Contoh konkret lagi adalah, mengapa mereka merekomendasi hanya sepuluh nama untuk menyusun dan menyiapkan makalah untuk dipresetansikan di Kongres Kebudayaan di Bukittinggi? Kecuali dua atau tiga nama, saya amat sangsi kesepuluh nama itu benar-benar mampu "membawa" persoalan entnik Minangkabau dan Provinsi Sumatera Barat yang dalam dekade belakangan juga menjadi sangat kompleks, dilematik dan, oleh karena itu, perlu ditelusuri secara lebih komprehensif. Lucu sekali, dari sepuluh nama itu lantas ada seorang yang menjadi martir yang mengatas-namakan pemakalah dari provinsi ini. Lucu, bukan, ada makalah bersama, keroyokan, diatas- namakan oleh seseorang? Konon itu kemauan Jakarta! Mengapa mau? Lagi- lagi, Jakarta mengapa masih sangat mendominasi?
tambahan tulisan Darman Moenir: Menanggapi Rencana Kongres Kebudayaan oleh Darman Moenir
Sekedar ilustrasi, ke Kongres Kebudayaan 1991 di Jakarta, Navis membawa belasan bahkan lebih daripada dua puluh nama urang awak yang tinggal di kampung-halaman untuk tampil dengan makalah, setidak- tidaknya ikut menulis makalah. Kini, di "rumah" sendiri, cuma satu makalah. Kerja keroyokan lagi. Selain itu, mengapa mereka (hal ini mungkin "direstui" gubernur atau Kepala Dinas Parsenibud, Kepala Museum dan Kepala Museum tidak memberi laporan alias mengelabui gubernur!) cuma menyertakan yang tua-tua, old generation? Mengapa tokoh-tokoh semuda Tan Malaka, M. Yamin, Sjahrir, Hatta, Agus Salim (sekitar 20-40 tahun) ketika mereka berkiprah mengurus negeri yang belum merdeka, tidak dilibatkan? Saya ingin mengatakan banyak tokoh muda provinsi ini sudah sangat pantas bersuara di Kongres Kebudayaan. Kalau pada Kongres Kebudayaan 1991 berkibar tokoh muda bernama Nirwan Dewanto, lalu di Kongres Kebudayaan 2003 di Bukittinggi, siapa? Sebut dan anggaplah Darman Moenir sudah tua, nakal dan memang pantas dimarginalkan, dipinggirkan, disingkirkan dan tak patut diajak-serta lagi! (Tidak apa-apa, demi kekuasaan, politik keji pembuangan dan pengasingan boleh-boleh saja dipelihara. Saya maklum, pengarang Gulag Archipelago, Alexander Solzhenitsin bertahun-tahun dibuang dan dipenjara oleh pemimpinnya sendiri. Begitu pula Hamka dan Mochtar Lubis semasa rezim Soekarno, dan Pramodya Ananta Toer semasa rezim Soeharto. Sekarang, di era keterbukaan lantas paling menarik, barangkali juga paling mendebarkan, upaya pembuangan pun dilakukan oleh rezim Megawati Soekarnoputri. Ini keciiil dan saya siap, kok. Dan saya juga masih siap untuk berbuat, menulis sesuatu, untuk dan di negeri ini.) Mungkin saja Wisran Hadi "tidak mau sejalan" dengan budaya loyal, dan oleh karena patut pula dipinggirkan. Tapi kesempatan bagi yang muda-muda, mengapa ditutup rapat pula? Izinkan saya menyebut beberapa nama "anak-anak muda cerdas" yang tidak dilibatkan itu: Saldi Isra, Gus tf Sakai, Abel Tasman, Edy Utama, Hassanuddin W.S., Mahdi Bahar, Damsar, Nadra, Herwandi, Eddy Pratama PNP, Boy Yendra Tamin, Hasril Chaniago, Ivan Adilla, Wannofri Samry, Nasrul Azwar, Yusrizal K.W., Sudarto, Eko Yanche Edrie, Miko Kamal, Ade Waldemar. Mengapa figur sehebat, secermat, sejujur dan setangkas Dayar Arbain, Adrinis Arbain, Darlis Syofyan diabaikan? Diikutkan atau tidak ke kongres, saya mengerti, mereka, "pemuda" itu, sudah dan akan senantiasa berbuat untuk negeri ini (harap dibaca: untuk Indonesia, lebih daripada sekedar untuk Provinsi Sumatera Barat. Malahan ada di antara mereka, di sektor kebudayaan, telah berbuat untuk dunia internasional). Saya tahu, ada di antara tokoh-tokoh yang sesungguhnya berkompeten di bidang kebudayaan, pada hari yang sama, hendak mengadakan Kongres Kebudayaan Tandingan, kabarnya berlokasi dekat Jam Gadang (Singgalang, 12 Mei 2003). Juga tidak apa-apa. Biarkan mereka berkongres tandingan. Kebudayaan juga persoalan orang-orang di bukit, di gunung, di pantai, di laut, di mana-mana, dari kota metropolitan sampai ke negari-negari yang tersuruk dan jauh dari gebalau zaman. Kebudayaan adalah persoalan dan milik semua. Persoalan kebudayaan tidak hanya harus menjadi urusan elite dan birokrat kebudayaan, mulai dari Ibukota Jakarta sampai ke kantor Gubernur Sumatera Barat. Persoalan kebudayaan adalah persoalan kita bersama.
tambahan tulisan Darman Moenir: Menanggapi Rencana Kongres Kebudayaan oleh Darman Moenir
Lalu, mengapa? Mengapa LSM-LSM, Dewan-dewan Kesenian, organisasi- organisasi profesioinal, tidak dilibatkan? Mengapa juga tidak dilibatkan tokoh-tokoh muda dalam pelbagi aspek kebudayaan: sosial, politik, ekonomi, agama, pendidikan, sejarah, lingkungan hidup, olahraga, selain sastra, musik, tari dan kesenian? Tidakkah semua aspek ini berada dalam lingkup kebudayaan? Tidak tahu? Tidak mau tahu?
tambahan tulisan Darman Moenir: Menanggapi Rencana Kongres Kebudayaan oleh Darman Moenir

SAYA tidak tahu bagaimana provinsi-provinsi di luar Sumatera Barat mengutus tokoh- tokoh mereka ke kongres nanti. Apa juga rata-rata budayawan plat merah? Setelah berkali-kali menyebut plat merah, saya tersadar, kalau saya sesungguhnya juga plat merah. Namun, jujur saja, masuk ke Museum Adityawarman (di mana saya "numpang" berkantor) yang menyebabkan saya berplat merah itu, pada awalnya, saya diminta! Sekali lagi, saya diminta. Saya tidak pernah melamar. Sampai kini, saya berbuat sejauh tenaga saya diperlukan. Saya akan berhenti apabila saya diberhentikan. Dan saya tidak akan minta-minta, termasuk meminta jabatan atau meminta pindah. Tidak! Saya "patuh" untuk datang subuh, selama lima tahun belakangan nyaris tidak pernah terlambat. Dalam hujan lebat pun, tidak pernah. Bahkan Kepala Museum, Kepala Subbagian Tata-usaha dan Kepala-kepala Seksi sering terlambat untuk mengikuti jadwal apel pagi yang militeristik itu. Namun, celaka, saya dianggap kontroversial. Soalnya saya tak mau menanda-tangani kuitansi kosong atau tidak loyal terhadap pemimpin, tidak mau berkakaen-ria, sehingga saya tidak terpakai. Dengan demikian, selain gaji kecil dari bulan ke bulan, saya tidak mendapatkan apa-apa. Tidak masalah. Saya masih bisa ke mana-mana tanpa perlu, dan memang tidak ingin, membawa nama museum. Sumpah, ke mana-mana saya memang tak pernah menggunakan plat merah. Saya sudah melibatkan diri dalam dunia kesusastraan sebelum saya diajak ke museum. Padahal, untuk museum sesungguhnya saya mempunyai gagasan bernas yang bisa dipertaruhkan. Ini amat pribadi dan tidak relevan dengan kongres. Namun, saya ingin mengatakan, negeri ini perlu dibebaskan dari birokrasi yang benar-benar menghambat dan mematikan kreativitas. Andai kreativitas dimatikan, termasuk mematikan kesempatan untuk yang lebih muda tampil, maka semua akan jadi sia-sia. Memang, maksudnya termasuk menyia-nyiakan ratusan juta, bahkan milyaran rupiah uang negara yang berarti uang rakyat. Atau, kongres ini juga diplot itu menggerogoti dan membagi-bagi uang rakyat?
tambahan tulisan Darman Moenir: Menanggapi Rencana Kongres Kebudayaan oleh Darman Moenir
Kalau memang demikian, bisa diramal, Sumatera Barat dan Republik Indonesia akan kian terlempar ke jurang ketidakberdayaan, persis sebagaimana hal itu kini sudah sangat kentara. Kalau memang demikian, maka saya jadi teringat ucapan A.A. Navis sebelum wafat, "Kongres- kongres Kebudayaan itu tidak akan menghasilkan apa-apa." Akan tetapi, tentu saja, the show must be going on. Dan saya masih ingin menyampaikan, selamat berkongres budayawan Indonesia! Wassalam.
tambahan tulisan Darman Moenir: Menanggapi Rencana Kongres Kebudayaan oleh Darman Moenir

Padang, 22 September 2003

sumber:http://groups.yahoo.com
tambahan tulisan Darman Moenir: Menanggapi Rencana Kongres Kebudayaan oleh Darman Moenir

tambahan tulisan Darman Moenir: Menanggapi Rencana Kongres Kebudayaan oleh Darman Moenir