Seorang wakil presiden dalam pemahaman/diharapkan calon presiden (Capres) Jenderal TNI Purn. Dr. Susilo Bambang Yudhoyono adalah juga seorang pembantu presiden yang menjalankan kebijakan presiden, walaupun wakil presiden pun dipilih langsung oleh pemilih bersama capres. Figur yang memenuhi kriteria adalah Prof. Dr. Boediono MA. Duet capres SBY/cawapres Boedi — dimotokan jadi “SBY Ber-Boedi” sudah dideklarasikan di Bandung Jumat (15/5).

INDONESIA mungkin memang punya sejarah pimpinan nasional (presiden/wakil presiden) berbeda. Katakan, proklamator Soekarno (Bung Karno) dan Mohammad Hatta (Bung Hata), yang kemudian keduanya ditetapkan menjadi presiden/wakil presiden Republik Indonesia (RI) — di masa itu Wakil Presiden Bung Hatta bisa menandatangani maklumat (semacam peraturan pemerintah pengganti undang-undang/Perpu). Pada masa Republik Indonesia Serikat (RIS), Soekarto jadi Presiden RIS dan Asaat menjadi Presiden Indonesia. Bung Karno dan Bung Hatta kemudian populer dengan sebutan Dwi Tunggal. Toh kemudian, Dwi Tunggal itu pecah. Bung Hatta memilih memberikan kesempatan kepada Bung Karno untuk terus menjadi pimpinan nasional. Bung Hatta ritired sebagai wakil presiden.

Di masa rezim Orde Baru, Brigjen TNI Soeharto menjadi pejabat Presiden RI setelah jadi Pangkopkamtib — presiden tetap Bung Karno. Pemilu pertama di masa Orde Baru diselenggarakan tahun 1971. Lalu, Soeharto ditetapkan Majelis Pemusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI) hasil pemilu 1971 menjadi presiden dalam sidang umum (SU) MPR-RI 1972. Soeharto memilih Sultan Hamengkubuwono (HB) IX jadi wakil presiden. Pada pemilu 1977, Soeharto kembali berpasangan dengan Sultan HB IX. Selama dua periode pemerintah, nyaris tidak ada gonjang-ganjing antara Soeharto dan Sultan HB IX.

MPR-RI hasil pemilu 1982, kembali memilih Soeharto jadi presiden. Soeharto memilih mantan Menteri Luar Negeri Adam Malik jadi wakilnya. Hanya satu periode. Selama berduet memerintah, nyaris tidak ada gonjang-ganjing antara keduanya. Hanya saja, setelah tidak lagi menjadi wakil presiden, Adam Malik berbicara berbeda. Sedikit banyaknya terkuak, rupa-rupanya terdapat perbedaan pendapat di antara tokoh yang terkenal dengan ungkapannya “semua bisa diatur” itu dengan Soeharto.

Pada SU MPR-RI (hasil pemilu 1987) 1988, Soeharto kembali jadi presiden. Ia memilih Mensesneg/Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Golongan Karya (Golkar) Jenderal Soedharmono jadil wakil. Pengajuan Soedharmono jadi wakil kurang diterima baik korp Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) — sekarang Tentara Nasional Indonesia (TNI). Ketika itu antara Panglima ABRI dijabat Jenderal Lambertus Bennictus (Benny) Moerdani dan Soedharmono diketahui pers sebagai tidak selalu sejalan. Sama dengan Adam Malik, Soedharmono hanya satu periode.
Seterusnya, MPR-RI hasil pemilu 1992, memilih untuk kelima kalinya Soeharto jadi presiden. Presiden Soeharto memilih Panglima ABRI Jenderal Try Soetrisno jadi wakil. Sebelumnya ada gonjang-ganjing, Soeharto mungkin akan memilih Menristek Prof. Baharuddin Jusuf (BJ) Habibie. Bahkan, Kassospol Jenderal Harsudino Harta menyampaikan pernyataan mengajukan Jenderal Try Sutrisno untuk menjadi wakil presiden. Hal itu membuat Soeharto marah dan Harsudiono Hartas dikabarkan jadi korban. Toh Soeharto memang memilih Try Sutrino jadi wakilnya.

Habibie baru jadi wakil presiden dalam sidang umum MPR-RI tahun 1993. MPR-RI hasil pemilu 1997 di bawah pimpinan ketua DPR-RI/MPR-RI Harmoko kembali mendaulat Soeharto untuk jadi presiden pilihan MPR-RI untuk keenam kalinya. Padamulanya, Pak Harto — begitu rakyat Indonesia menyebut dirinya — ogah. Tapi, akhirnya ia bersedia. Presiden Soeharto memilih Prof. Habibie jadi wakil presiden. Sebagaimana kita tahu, 21 Mei 1998 — belum tiga bulan jadi presiden, Soeharto declare to risign (secara sepihak menyatakan berhenti) dari jabatan presiden seteah kekuatan Reformasi dengan motor penggerak mahasiswa Indonesia, dan Wakil Presiden BJ. Habibie dilantik jadi presiden.

Pemilu 1999 untuk pertama kali setelah Reformasi memilih semua anggota DPR-RI (tak lagi yang diangkat) — TNI dan pegawai negeri sipil (PNS) hanya punya hak pilih. MPR-RI hasil pemilu 1999 — dipimpin Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Prof. Dr. Mohammad Amien Rais MA — memilih KH Abdurrahman Wahid yang lazim dipanggil Gus Dur, dan Megawati Soekarnoputri menjadi wakilnya. Jalan setahun lebih sedikit, Gus Dur dimakzulkan MPR-RI, dan Megawati dilantik menjadi Presiden, dan memilih/mengangkat Ketua Umum DPP PPP Hamzah Haz menjadi wakilnya.
Tahun 2004, untuk pertama kalinya presiden/wakil presiden dipilih secara langsung. Mantan Menko Polkam Susilo Bambang Yudhoyono yang berpasangan dengan Mantan Menko Kesra Mohammad Jusuf Kalla memenangkan Pilpres 2004 yang monumental itu. Pemerintahan SBY/JK — begitu rakyat Indonesia menyebut nama presiden/wakil presiden — bekerja dalam situasi yang reformatif. Keduanya seakan saling melengkapi.

Wakil presiden seakan tidak sekedar ban serap seperti di masa rezim Orde Baru — bahkan seperti Megawati di masa presiden Gus Dur dan Hamzah di masa presiden Megawati. Walau ada yang mencermati dengan gamang — pers pun menyebut wakil presiden JK terlalu maju/melewati presiden SBY — sampai ada yang mnyebut JK the real president, toh keduanya selalu menyebut diri harmonis. Baru setelah keduanya “bercerai” dan sama-sama maju jadi capres, perasaan presiden SBY terhadap wakil presiden JK agak terkuak.

Semangat presiden/wakil presiden sebagai satu kesatuan dan dalam semangat saling melengkapi masih kelihatan saat capres JK memilih Wiranto sebagai cawapres. Lalu, tidak demikian saat SBY memilih cawapres. SBY cenderung untuk memilih wakil presiden yang posisinya merupakan pembantu presiden — tidak seperti ketika SBY berduet dengan JK. Hal itu dimungkinkan ketika PD berhasil memenangkan pemilu legislatif (Pileg) 2009 dan memiliki 150 kursi DPR-RI — dan dapat mengusung sendiri capres/cawapres. Memang PD/SBY tetap membangun koalisi dengan 27 partai — partai koalisi berharap cawapres dari kader utama partai anggota koalisi. SBY cenderung memilih cawapres dari kalangan teknokrat dengan mengapungkan beberapa argumentasi. Toh tetap ada yang mencermati bahwa SBY cenderung memilih wakil presiden yang diposisikan sebagai pembantu presiden — dalam bahasa halusnya disebut “mengamankan masa pemerintahan lima tahun ke depan”.

Sejauh informasi yang dikumpulkan Cucu Magek Dirih — yang masih membangun akses ke pusat kekuasaan di Jakarta dan mempunyai hotline dengan beberapa simpul kunci, SBY memang cenderung memilih teknokrat untuk jadi wakilnya yang sejauh mungkin didukung oleh 27 partai pendukung koalisi, khususnya PKS (57 kursi atau 10,19 prsen)/PAN (43 kursi atau 7,68 persen)/PPP (37 kursi atau 6,61 persen)/PKB (27 kursi atau 4,82 persen). Jumlah total kursi PKS/PAN/PPP/PKB 164 kursi atau 29,28 persen dari total 560 kursi DPR-RI. Bandingkan dengan PD dengan 150 kursi atau 26,43 dari total 560 kursi DPR-RI. Total kuri koalisi PD mencapai 314 kursi (56,07 persen dari total 560 kursi DPR-RI)

Ketika SBY memilih Prof. Dr. Boediono MA — apalagi dikaitkan dengan PDIP ikut mendukung PD/SBY — membuat gerah partai pendukung koalisi, khususnya PKS/PAN/PPP yang sama-sama mengajukan kader mereka untuk dipertimbangkan SBY untuk menjadi cawapresnya. Cara SBY memilih cawapresnya disebut-sebut sebagai tak memenuhi equalitas komunikasi politik. Bocoran kecenderungan/pilihan SBY dilakukan secara tidak resmi, dan menjadi test case yang menyeruakan berbagai isi kepala/isi perut partai-partai pendukung koalisi. Reaksi yang muncul — seakan sudah diperhitungkan — akan dikalkulasi/dikondisikan sebagai pembenaran dengan beberapa toleransi/secara akomodatif.

Cara dan proses SBY dalam memilih Boediono semakin memojokkan sikap akomodatif partai pendukung koalisi. Ketua MPP PAN Amien Rais, misalnya, limbung — terpancing sikap emosionalnya. PKS, sebetulnya, lebih terpojok.

Mungkin hanya PKB yang tidak punya pilihan. PKS/PAN/PPP bisa jadi merapat ke Prabowo Soebianto. Gabungan PKS/PAN/PPP dan Gerindra berjumlah 164 kursi (29,28 persen dari total 560 kursi DPR-RI). Prabowo dapat meujudkan keinginan jadi capres — mungkin Ketua MPR-RI Hidayat Nurwahid sebagai cawapres!? Rupanya, hal itu tidak terjadi. PKS/PAN/PPP tetap dalam pangkuan SBY. Pasangan SBY/Boediono dideklarasikan di Bandung, Jumat (15/5) malam.

Agaknya, keinginan SBY memilih cawapres tak lebih sebagai pembantu presiden terujud — bilamana SBY memenangkan (kembali) Pilpres 2009. SBY tidak mengharapkan wakil presiden seperti Bung Hatta dan atau seperti JK karena dalam pemahaman/harapan SBY, wakil presiden juga pembantu presiden — hanya dipilih langsung bersama presiden. Boediono pula kelihatan tahu benar posisinya sebagai wakil presiden yang diharapkan/dinginkan SBY. Prof Boediono — yang sudah berusia 67 tahun — nyaris punya kesamaan dalam ketenangan dan kehati-hatian serta tidak memiliki ambisi politik. Pertanyaannya, apakah memang dengan demikian SBY akan mampu memerintah lebih baik dan lebih akseleratif!? Kiranya, SBY sudah melakukan hal yang benar. (*)

*Penulis adalah Wartawan Senior
Pembantu Presiden dengan Nama Jabatan Wakil Presiden oleh H. Sutan Zaili Asril
Sumber: PadangToday I Senin, 18/05/2009 14:12 WIB

Tentang H. Sutan Zaili Asril

Penulis adalah Wartawan Senior