BANGUN KARAKTER BANGSA MELALUI PENDIDIKAN HUKUM

oleh news.id.finroll.com

Padang, 20/5 (Roll News) - Pengamat hukum dari Universitas Bung Hatta (UBH) Padang, Sumatra Barat, Boy Yendra Tamin SH, MH berpendapat membangun karakter bangsa bisa melalui pendidikan hukum yang menyentuh masyarakat.

"Pendidikan hukum belum menyentuh masyarakat, dan ini memprihatinkan karena selama ini baru sampai pada pendidikan formal saja. Padahal Indonesia adalah negara hukum," kata dekan Fakultas Hukum UBH ini ketika diminta tanggapannya terkait dengan Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei, Rabu.

Menurut dia, momentum Harkitnas ke 101 atau 2009 perlu menjadi renungan dan evalusi dalam memamahi apa yang diamanatkan Undang-undang dasar (UUD) 1945, terutama dalam pendidikan membangun kesadaran hukum masyarakat.

Ia mengatakan pendidikan hukum bagi masyarakat belum menjadi perhatian khusus dari pemerintah, seperti pendidikan ekonomi, pertanian dan pendidikan formal lainnya.

Padahal, menurut dia, pendidikan formal tidak bisa menjamin dan menjawab persoalan mengenai kesadaran hukum masyarakat, karena pendidikan hukum dengan pola yang ada sekarang belum menyentuh masyarakat.

Kenyataan sekarang, kata dia yang dominan adalah pendidikan politik bagi masyarakat.

"Karena itu, semestinya pendidikan hukum juga menjadi perhatian dan skala prioritas pemerintah, termasuk implementasinya di masyarakat," katanya.

Sebab, pendidikan hukum bagi masyarakat merupakan tanggung jawab dan tugas pemerintah, sebagaimana diamanatkan UUD 1945. "Indonesia adalah negara hukum, sehingga secara tidak langsung menuntut warganya mengetahui dan sadar terhadap hukum, namun kenyataannya masih memprihatinkan," katanya.

Ia mengatakan kondisi seperti ini sudah 60 tahun dialami Bangsa Indonesia, dimana setiap lahir undang-undang maupun peraturan pemerintah hingga ke tingkat paling rendah, selalu berpegang pada doktrin sebagaimana tertulis pada UU. "Setiap orang dianggap mengetahui setelah diundangkan," katanya.

Menurut Boy, jika disadari doktrin itu tidak memadai lagi, karena pola setiap orang mengetahui selama ini telah terabaikan.

Bahkan, naifnya lagi, banyak pejabat pemerintah tidak mendapatkan pendidikan hukum dan mengetahui peraturan yang ada.

"Masyarakat, bahkan para elite sekalipun masih ada yang belum mengetahui peraturan dan perundang-undangan. Mereka baru mengetahui ketika terjadi permasalahan hukum," katanya.

Jadi, menurut dia, ke depan perlu dipikirkan oleh pemerintah pola dalam memberikan pengetahuan hukum bagi masyarakat, sehingga kesadaran hukum terimplementasi dalam kehidupan berbangsa.

Selama ini, aturan yang terkecil di lingkungan sendiri saja masih banyak warga masyatakat yang tidak mengerti dan mengetahui. Apalagi jika hampir setiap bulan diterbitkan peraturan pemerintah.

"Jika hukum sudah menjadi landasan bertidak bagi warga negara, dan sudah diimplementasikan dalam kehidupan, tentu akan memberikan dampak yang besar terhadap anggaran negara," katanya.

Betapa tidak, kata dia, misalnya ketika masyarakat sudah menyadari adanya undang-undang yang mengatur tentang tidak boleh membuang sampah sembarangan, jelas anggaran pemerintah berkurang untuk membayar petugas kebersihan dan penyapu jalan.

Menurut dia, proses membangun kesadaran hukum masyarakat memang perlu waktu yang panjang. "Tetapi sudah saatnya harus dimulai sejak sekarang, dan tentu hal itu tergantung para pemimpin di negara ini," katanya.

Ia mengatakan membangun masyarakat tidak cukup hanya penguatan pada intelektual dan bidang ekonomi semata. "Sebab, apabila tidak sadar terhadap hukum, tetap saja arah sebagai negara hukum tidak jelas di masa mendatang," katanya.

news.id.finroll.com I Wednesday, 20 May 2009 20:03