PH: SECARA HUKUM EDI WARLIS TIDAK LAGI BERTANGGUNG JAWAB

oleh Harian Singgalang (Sepri)

Padang, Singgalang
Saat membacakan duplik di Pengadilan Negeri Padang, Rabu (2/6), penasihat hukum (PH) Edi Warlis menegaskan jabatan Edi Warlis sebagai Pejabat Pembuat komitmen (PPK) telah dicabut pada 1 Juni 2006. Sehingga Edi Warlis tak lagi bertanggung jawab atas hal-hal yang terjadi pada Proyek Pembinaan Pemukiman dan Penempatan Transmigrasi (P4T) Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi (Disnakertrans) pada 2006 itu.

PH Edi Warlis, Virza Benzani, S.H., M.H., menyatakan tak benar jika JPU pada Replik yang disampaikan menyatakan SK Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Fuadi tertanggal 1 Juni 2006 itu hanya sebatas SK pendelegasian Edi Warlis sebagai pendelegasian wewenang dari KPA ke PPK untuk menandatangani tindakan pengeluaran anggaran belanja negara pada P4T.

Virza menjelaskan, SK No kegiatan P4T nomor: KEP. 050/W.3/A.2/2006 tanggal 1 Juni 2006 itu adalah bentuk penegasan dari ketentuan yang telah diatur dalam pasal 9 ayat 3 dan 5 Peraturan Presiden RI Nomor 8 tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan.

Dalam peraturan presiden itu, lanjut Virza salah satu fungsi PPK yang tertera dalam pasal 9 ayat 3 adalah menyiapkan dan melaksanakan penjanjian atau kontrak dengan pihak penyedia barang atau jasa sekaligus pula mengendalikan pelaksanaan penjanjian atau kontrak. Sementara di pasal 9 ayat 5 tertulis PPK bertanggung jawab dari segi administrasi, fisik, keuangan dan fungsional atas pengadaan barang atau jasa yang dilaksanakannya.

Sehingga, dengan dicabutnya SK tersebut oleh Fuadi, maka Edi Warlis tak lagi menjabat sebagai PPK P4T. “Maka segala kewenangan terdakwa Edi Warlis selaku PPK terutama sebagaimana diktum SK tersebut menjadi hilang dan bukanlah tanggung jawab dan kewenangan terdakwa lagi,” ujarnya di depan majelis hakim, Herry Sasongko, S.H., M.H., dengan hakim anggota Jon Efrreddi, S.H., M.H., dan Sapta Diharja, S.H., M.H.

Dengan pencabutan kewenangan dalam menandatangani tindakan pengeluaran anggaran belanja negara pada P4T itu, lanjut Virza, maka secara hukum Edi Warlis tak lagi mempunyai tanggung jawab terhadap administrasi keuangan P4T. Edi Warlis pun, lanjutnya, tak mempunyai kekuatan hukum mengikat dalam proses penerbitan Surat Permintaan pembayaran Langsung (SPP-LS) dalam P4T.

PH juga menilai, JPU telah salah jika mengatakan Surat Perintah Pembayaran (SPM) terbit karena tanda tangan Edi Warlis pada SPP-LS. Jika tak ada tanda tangan Edi Warlis pada SPP-LS pun, lanjut Virza SPM masih bisa terbit karena sudah ada tanda tangan KPA, Fuadi dan Kepala Disnakertrans, Zul Evi Astar. “Dengan begitu, cairnya dana terakhir menjadi 100 persen bukanlah akibat dari perbuatan terdakwa,” ujar Virza.

Edi Warlis merupakan terdakwa perkara dugaan tindak pidana korupsi proyek Pembinaan Pemukiman dan Penempatan Transmigrasi (P4T) oleh Disnakertrans. P4T di Dusun Tangah Solok Selatan dan Padang Ilalang, Dharmasraya menggunakan dana APBN 2006. Sampai akhir 2006, proyek tak selesai namun dana dicairkan 100 persen dan tak dikembalikan ke kas negara. (Septri)

Sumber: Hariang Singgalang I Kamis, 03 June 2010