PH: SECARA HUKUM EDI WARLIS TIDAK LAGI BERTANGGUNG JAWAB

oleh Harian Singgalang (Sepri)

Padang, Singgalang
Saat membacakan duplik di Pengadilan Negeri Padang, Rabu (2/6), penasihat hukum (PH) Edi Warlis menegaskan jabatan Edi Warlis sebagai Pejabat Pembuat komitmen (PPK) telah dicabut pada 1 Juni 2006. Sehingga Edi Warlis tak lagi bertanggung jawab atas hal-hal yang terjadi pada Proyek Pembinaan Pemukiman dan Penempatan Transmigrasi (P4T) Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi (Disnakertrans) pada 2006 itu. [ Selengkapnya... ]

PH, JAKSA SEMBUNYIKAN SK PENCABUTAN PPK EDI WARLIS

oleh Hariang Singgalang, (Septri)

Padang, Singgalang
Penasihat Hukum (PH) Edi Warlis, Boy Yendra Tamin, S.H., M.H., dan Virza Benzani, S.H., M.H., meminta majelis hakim membebaskan kliennya. Karena, Edi Warlis telah dicabut kewenangannya sebagaii Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada 1 Juni 2006 oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Fuadi, S.H.

Sebelumnya Jaksa Penuntut Umum (JPU) Isward, S.H., Basril G. S.H., dan Fauzi, S.H., menuntut Edi Warlis 6 tahun penjara, denda Rp200 juta subsidair 6 bulan ditambah harus membayar ganti rugi sebanyak Rp126.175.350.
PH menilai surat pencabutan Edi Warlis selaku PPK sengaja tidak diperlihatkan JPU saat persidangan dan tidak pula dijadikan sebagai salah satu barang bukti.Hal itu disampaikan PH di depan majelis hakim, Herry Sasongko, S.H., M.H., Jon Effreddi, S.H., M.H., dan Sapta Diharja, S.H., M.H., Senin (31/5). [ Selengkapnya... ]

EDI WARLIS MERADANG

oleh Harian Singgalang

Padang, Singgalang
Dituntut 6 tahun penjara denda Rp200 juta subsidair 6 bulan ditambah harus membayar ganti rugi sebanyak Rp126.175.350, Edi Warlis tak bisa menahan emosinya. “Saya merasa jadi tumbal. Masa tuntutan saya lebih tinggi dari KPA (kuasa pengguna anggaran-red), Fuadi yang bertanggung jawab atas proyek itu,” ujarnya. Edi Warlis juga mengatakan dirinya tak terima jika mantan atasannya yang lebih tinggi malah tak mendapat hukuman apa-apa. [ Selengkapnya... ]