PENGAMAT: DLLAJ BELUM BISA TANGANI SEPENUHNYA LALIN

Padang, 19/1 (Regional.Roll) - Pengamat Hukum dari Univesitas Bung Hatta (UBH) Padang, Sumatera Barat (Sumbar), Boy Yendra Tamin, SH, MH menilai, pengalihan fungsi pengaturan lalulintas belum bisa sepenuhnya diserahkan kepada Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan (DLLAJ) karena masih perlu kajian lebih cermat lagi.

Dekan Fakultas Hukum UBH Padang itu mengemukakan pendapatnya ini Senin ketika diminta tanggapannya terkait rencana pengesahan UU Lalu Lintas dan Jalan Raya oleh DPR RI.

Menurut dia, UU baru tentang Lalu Lintas dan Jalan Raya menggantikan UU No 14/1992 dimana pengaturan lalu lintas akan diserahkan kepada sipil (DLLAJ, red) itu baik seperti yang sudah diberlakukan di negara-negara maju.

Namun di sisi lain perlu dicermati sumberdaya manusia di DLLAJ, apakah sudah mampu menangani pengaturan lalu lintas secara optimal.

Boy mengatakan, untuk konteks Indonesia, penanganan Lalin oleh polisi lalulintas selama ini belum bisa sepenuhnya diserahkan kepada DLLAJ karena pengguna kendaraan tak takut pada aturan tapi pada polisi.

Sebab berbeda dengan negara-negara maju, pengguna jalan atau masyarakatnya displin akan aturan meski tak ada aparat lalu lintas mereka tetap tertib.

"Sekarang saja pengaturan lalu lintas oleh Polantas masih tetap sembrawut, apakah DLLAJ punya wibawa di mata masyarakat atau penggunan jalan dalam pengaturan lalu lintas," katanya.

Terkait lalu lintas menyimpan potensi pelanggaran dan kejahatan yang akan berkaitan dengan pidana, persoalannya lagi apakah DLLAJ dibekali teknis dan sistem penyidikan, punya kewenangan menangkap dan menggeledah atau kewenangan memiliki senjata seperti Polantas.

Misalnya terjadi kejahatan di jalan raya, tindakan seperti apa yang bisa dilakukan DLLAJ, apakah mampu bertindak layaknya polisi.

Menurut praktisi hukum pidana itu, saat ini perlu mengombinasi kedua instansi lalu lintas itu (Polantas dasn LLAJ) secara optimal untuk menertibkan lalulintas di jalan raya.

"Bisa saja dalam aplikasinya di lapangan ada lima petugas DLLAJ dan dua orang Polantas," katanya.

Ia menambahkan, banyak hal yang perlu dicermati mendalam sebelum RUU itu disahkan agar tidak terkesan hanya ingin bagi-bagi wewenang dalam pengaturan lalin atau mencari format baru tetapi dampak yang akan muncul lebih besar lagi.

Ketika ditanya bahwa polisi lebih profersional dari DLLAJ dalam menangani kejahatan di jalan raya, Boy menilai, secara personil bisa jadi tetapi secara kualitas belum tentu bisa menekan angka kejahatan.

"Jadi polisi memang harus tetap ada dijalan, satu upaya mengurangi aksi kejahatan dan belum mampu sepenuhnya diatasi DLLAJ," katanya.***4***

Sumber : news.id.finroll.com I Monday, 19 January 2009 11:51