Oleh : Emral Djamal Dt.Rajo Mudo
Nagari adalah kesatuan territorial dan pemerintahan, yang menjadi dasar Wilayah Alam Minangkabau dahulu. Tiap nagari mempunyai pemerintahan sendiri dan menurut penulis-penulis Barat, pemerintah nagari ini dulunya berjalan sangat baik, demokratis dan tidak dapat disalah gunakan. Kesempatan untuk menyeleweng sedikit sekali. Ini disebabkan kontrol langsung oleh rakyat melalui penghulu-penghulu mereka. Tiap nagari mempunyai balai tersendiri, masjid dan lain-lain. Terserah atas berapa Koto (suku) terdiri nagari itu, ada yang luas dengan beberapa balai, rumah adat, masjid, ada pula nagari yang kecil.
Karena nagari ini berdiri sendiri (mempunyai kekayaan, pengadilan adat, tempat beribadah dan lain-lain), maka berkurangnya kekuasaan rajo, tidak mempunyai pengaruh atas kedudukan tiap nagari tadi. Yang dianggap oleh adat, penduduk nagari ialah anggota dari keluarga-keluarga yang sudah lama berada di sana dan berhak atas harta pusaka. Satu nagari atau federasi dari 2 atau lebih nagari, adalah semacam republik mini, komplit dengan alat-alat pemerin tahannya. Kalau menurut kata-kata adat, syarat suatu suatu nagari :
bacupak bagantang,
baradat balimbagobataratak bakapalo koto,babalai bamusajikbalabuah bagalanggang,batapian basasaran
Sebuah daerah penerukaan yang telah dihuni oleh pendatangnya, baru dapat menjadikan wilayahnya sebagai sebuah nagari apa bila telah memenuhi syarat sebagai sebuah nagari, yakni harus terdiri dari empat komunitas pesukuan, seperti disebutkan dalam petuah adatnya : nagari nan ampek suku. Setiap suku ini dipimpin oleh seorang kepala sukunya secara adat yang dipanggilkan Datuk sebagai Penghulunya. Kelompok peneruka-peneruka lahan baru ini dalam menyusun pembentukan system kekuasaan nagari tentulah mengacu kepada system tatanan dan struktur adat yang sesuai dengan system dan struktur adat di negeri tempat asalnya, untuk diterapkan pula pada negeri yang baru mereka buka.
Karena perkembangan penduduk akibat migrasi yang terus menerus dari tanah darat, akhirnya dari empat suku berkembang menjadi delapan suku. Anak kemenakan dari kaum-kaum Ninik Mamak Yang Salapan Suku yang membelah diri dari Kelarasan Bodi Caniago dan Koto Piliang inilah kemudian disebut sebagai penduduk “bumiputra” di dalam Nagari Padang. Pada masanya, kaum kaum yang terdiri dari salapan suku mendiami Nagari Padang di bawah kepemimpinan Ninik Mamak Penghulu Sukunya masing-masing, yakni
1. Datuk Sangguno Dirajo di dalam suku Koto Piliang
2. Datuk Maharajo Besar di dalam suku Budi Caniago3. Datuk Gunung Padang di dalam suku Koto Piliang4. Datuk Rajo Dihilir di dalam suku Budi Caniago5. Datuk Rajo Lelo di dalam suku Koto Piliang6. Datuk Indo Bumi di dalam suku Budi Caniago7. Datuk Rajo Dipadang di dalam suku Koto Piliang8. Datuk Paduko Magek di dalam suku Budi CaniagoDatuk-datuk Delapan Suku ini juga disebut sebagai Ninik Mamak Delapan Selo Negeri Padang. Pada masa itu Ninik Mamak Dela pan Selo itu dipimpin oleh Tuanku Bandaharo Tuanku Sembah Nan Berjanggut Putih.
Kedudukan Panglima Pertahanan Indrapura di Padang
Indrapura adalah sebuah kerajaan Kesultanan tertua di Suma tera. Keberadaannya merupakan mata rantai yang tak dapat dihilang kan begitu saja atas keberadaan kerajaan-kerajaan Kesultanan Islam di Nusantara ini. Kerajaan ini sebagai sebuah Kesultanan Islam memiliki otonomi khusus dan berdiri sendiri dalam wilayah Alam Mi nangkabau yang berpusat kekuasaan di Pagaruyung. Antara Pagaru yung dan Indrapura saling terkait baik dalam hubungan kekera batan, keturunan, hubungan adat, ataupun dalam hubungan strategi pertahanan wilayah Alam Minangkabau. Hubungannya terjalin da lam ungkapan adat : bapucuak ka Pagaruyuang, ba-Urek Tung gang ka Indopuro.
Pagaruyung telah menyerahkan tanggung jawab bahwa wila yah pesisir barat Sumatera Barat dikendalikan dan dikawal oleh Ke rajaan Kesultanan Indrapura, dan dalam situasi darurat bertindak sebagai Panglima Pertahanan Wilayah Rantau Pesisir Barat, Suma tera Barat. Khususnya wilayah Rantau Hilir, Rantau Tangah dan Rantau Mudik seperti telah diuraikan lebih dahulu. Namun ternyata menurut Rusli Amran (1980:228) : Sekitar 1625-1630 bangsa Aceh sampai ke sana dan menempatkan seorang wakil. Bagi Aceh, terpenting ialah dagang dan mendapat lada. Aceh tidak mem bahayakan kemakmuran Indrapura. Bahkan Aceh pernah memberi kan upeti -persembahan kepada Indrapura berupa berbagai benda pusaka Kerajaan (dokumen tertulis tersimpan oleh ahli warisnya).
Justru kehancuran total kerajaan ini baru terasa semenjak VOC datang ke sana dan memaksakan monopolinya, persis seperti yang mereka kerjakan di Banten. Indrapura kemudian terjepit anta ra kepentingan-kepentingan Aceh, Belanda dan Inggeris yang bertentangan. Dari kenyataan ini Indrapura sebenarnya lebih ba nyak mengambil peran aktifnya dibandingkan dengan Pagaruyung, dalam penyelesaian konflik yang berkepanjangan di Pesisir Barat Sumatera, khususnya di Bandar Padang. Penduduk Bandar Padang sebagian besar terdiri dari penda tang-pendatang, saudagar-sau dagar - pengusaha dari Koto Tengah dan Pauh.
Dewan Pemerintahan atau Kerapatan Adatnya, terdiri dari federasi penghulu-penghulu dari Koto Tangah dan Pauh yang anak kemenakannya menyebar sampai ke Padang, dipimpin oleh seorang Bandaharo Rajo. Diantara pimpinan tersebut ada Perwakilan dari Kerajaan Kesultanan Indrapura, yang berpangkat / bertugas sebagai Panglima. (Tentu saja wewenang ini telah dikonfirmasikan kepada penguasa tertinggi wilayah rantau alam Minangkabau yang berkedu dukan di Pagaruyung). Antara nagari Koto Tengah dan Pauah selalu ada persaingan untuk merajai Bandar Padang. Dewan Kerapatan Adat di Padang yang terdiri dari Datuk Datuk Penghulu Delapan Suku dalam Nagari Padang, sering merupakan arena percaturan konflik antara berbagai kepentingan penghulu-penghulu dari Koto Tengah dan Pauh. Datuk-datuk Delapan Suku ini juga disebut sebagai Ninik Mamak Delapan Selo Negeri Padang. Salah seorang tokoh pimpinan terkenal Ninik Mamak Delapan Selo pada masa itu, adalah Tuanku Bandaharo Tuanku Sembah Nan Berjanggut Putih * Bagian sebelumnya Ketujuh. ….bersambung ke Bagian Ketujuh