Oleh: Wisran Hadi
Selera makan Abunawas dari hari ke hari semakin meningkat. Tak peduli apakah makanan itu sesuai untuk kesehatannya atau tidak, apakah cocok untuk asupan gizi dan kalorinya atau tidak, yang penting makan. Bagi Abunawas makan adalah kewajiban. Makan adalah perjuangan. Makan adalah amanah. Kemudian, atas kesepakatan para ulama, makan dimasukkan dalam kategori sebagai salah satu ibadah.
Belum habis dimakannya roti yang berada dalam genggaman, dia sudah minta roti yang lebih besar. Bahkan dia tidak segan-segan merebut roti yang belum dimakannya untuk bisa dimakannya. Untuk mendapatkan roti demikian, Abunawas melakukan apa saja. Sesungguhnya, tabiat makan seperti ini, melanggar tatacara dan kebiasaan makan orang-orang penting kerajaan. Bahkan cara seperti itu dianggap rakus. Hanya anak-anak yang tidak mendapat pendidikan tata tertib dan kesusilaan yang suka berperilaku demikian. Tapi bagi Abunawas, peduli apa. Toh tidak ada yang dirugikan dengan cara makan seperti itu. Dan memang, tidak seorang pun pejabat tinggi yang berani menegur kelakuan demikian.
Akhirnya, kerakusan demikian menjadi perilaku seluruh pegawai tinggi kerajaan. Mereka yang terang-terangan baru beberapa bulan menduduki jabatan walikota, dengan berbagai alasan mereka ikut pula dalam pemilihan gubernur. Begitu juga dengan beberapa orang wakil rakyat, yang baru saja beberapa minggu dilantik. Mendengar berita bahwa kerajaan akan memilih seorang calon gubernur, mereka berlomba-lomba untuk ikut. Tak ketinggalan para direktur perusahaan. Merekapun bersiap untuk merebut korsi yang terhormat itu. Akhirnya semua petinggi kerajaan saling berebutan. Mereka saling sikut, saling fitnah, saling jual tampang, saling jual kecap, agar mereka bisa dipilih untuk jabatan itu.
Jika kerakusan demikian mereka biaya sendiri dengan uang yang ada dalam koceknya, mungkin khalayak ramai masih bisa memakluminya. Maklumlah, jika selera besar tentu harus diimbangi dengan mengeluarkan biaya yang besar pula. Akan tetapi, kerakusan yang kini telah menjadi trend itu, bukan mereka pula yang membiayai. Biaya kerakusan itu diambilkan dari berbagai dana yang mereka jungkir balikkan penggunaannya dari dana-dana lain yang ada di tempat mereka bekerja. Kewenangan jabatan, mereka pergunakan untuk memakai seluas mungkin sarana-sarana publik yang sesungguhnya bukanlah haknya.
Sekarang ini, rakus sudah legal menjadi sebuah tatacara makan yang baru. Maka kini ada sepuluh pejabat tinggi kerajaan yang terdiri dari walikota, bupati, anggota DPRD, anggota DPR, beberapa direktur perusahaan yang akan bertarung merebut simpati masyarakat pemilih untuk memberikan suara kepada mereka nanti sewaktu pemilihan.
Melihat kenyataan demikian, seorang warga kota yang baru dilepaskan dari penjara karena dituduh sepihak telah menghina pribadi Abunawas, semakin merasa cemas. Jika rakus sudah menjadi sesuatu yang legal, tentulah selera makan setiap pejabat tinggi tidak akan dapat dibendung siapapun. Mereka akan makan apa saja. Makan siapa saja. Makan di mana saja.
Kecemasan ini dijawab oleh Abunawas dengan terkekeh-kekeh. “Peraturanya memang demikian, ya ikuti saja.” ***
*** sumber: Account fb almarhum Wisran Hadi: facebook.com/ notes/wisran-hadi/rakus/425032769289 dan dalam catatan fb Pak Wis itu diinfokan pula bahwa tulisan ini pernah dimuat di Post Metro Padang.