Jakarta, CNBC Indonesia - Analis Politik Universitas Bakrie Muhammad Tri Andika memiliki analisis tersendiri ihwal keputusan Koalisi Indone...
Showing posts with label Hukum Tata Negara. Show all posts
Showing posts with label Hukum Tata Negara. Show all posts
Lakukan Ini Dulu Sebelum Menggugat Keputusan Pejabat Pemerintahan Ke PTUN
Dalam perkembangannya hukum acara pada peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) terus berkembang dalam memerlukan sejumlah perubahan. Hal ini teru...
Layanan Publik Untuk Semua
Oleh Adel Wahidi Mahasiswa Program Magister Hukum Pasca Sarjana Univ Bung Hatta Lembaga Negara Pengawas Pelayanan Publik, Ombudsman RI pada ...
Pengertian Istilah Hukum Administrasi Negara
Pengertian hukum administrasi negara dan perkembangan istilah yang digunakan terhadap hukum administrari menarik untuk dicermati. Belakangan...
Syarat Calon Anggota DPR dan DPRD Pada Pemilu Tahun 2019
Syarat bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota berdasarkan Pasal 240 UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu adalah Warga N...
Ciri-ciri Demokrasi Modern Dan Sistem Pemerintahan Demokrasi
Apa ciri-ciri demokrasi modern dan apa kaitannya dengan sistem pemerintahan demokrasi yang dianut ? Pertanyaan ini menjadi penting ketika ha...
Tahapan Pembentukan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden
Berbeda dengan tahapan pembentukan UU, dalam pembentukan Peraturan Pemerintahan (PP) tidak terdapat tahapan pembahasan sebagaimana mana adan...
Proses dan Tahapan Pembentukan Undang-Undang
Undang-undang (UU) adalah salah satu bentuk dari apa yang disebut dengan peraturan perundang-undangan. Dalam hirarkhi peraturan perundang-un...
Kedudukan Hukum Dalam Pembentukan Kebijakan Publik
by Cherly Fitriyon Bagaimanakah kedudukan hukum dalam pembentukan kebijakan publik ? Pertanyaan tidak terlepas dari soal hidup bermasyaraka...
Peranan Hukum Dalam Pembentukan Kebijakan Publik
oleh : Maqomam Mahmuda Manusia adalah makhluk sosial, yang mempunyai kodrat untuk hidup secara bersama-sama, saling berketerkaitan; berhub...
Demokrasi: Kebebasan Menyatakan Pendapat Antara Hak dan Tanggung Jawab
Oleh : Dr Boy Yendra Tamin, SH.,MH Dulu ada pendapat yang menyatakan begini; pemerintah wajib menciptakan suasana yang bebas agar setiap...
Mafia Anggaran Meracuni Bangsa
Para pelaku korupsi tak peduli dengan berbagai resiko, bahkan pada tingkat tertentu, mereka kian kreatif mencari modus baru agar terhindar d...
Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak Tahun 2016 Dan Perbandingan Dengan PTKP Sebelumnya
Belum setahun berselang, Pemerintah kembali melakukan penyesuaian Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dengan diterbitkannya Peraturan Menter...
Reformulasi Perencanaan Pembangunan Nasional: Kembali Ke GHBN
Oleh Boy Yendra Tamin Dosen Fakultas Hukum Univ Bung Hatta Pendahaluan Adalah sebuah kenyataan, bila di era reformasi pembangunan yang dilak...
Kembali ke GBHN
Oleh : Boy Yendra Tamin Reformulasi Sistem Perencanaan Pembagunan (baca tulisan sebelumnya: Reformulasi.) Mencermati masalah-masalah perenca...
Negara Hukum dan Prinsip equality before the law
Catatan Akhmad Kholil Irfan,S.Ag, SH Prinsip negara hukum selalu berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat dan negara. Penggunaan ko...
Menata Ulang Kewenangan MPR
Oleh: Boy Yendra Tamin, SH.MH Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta I. Pendahuluan. Kewenangan MPR kembali diperbincangkan. Pasca refo...
Kewenangan MPR Setelah UUD 1945 Diamandemen: Masalah dan Harapan
Oleh: Dr Boy Yendra Tamin, SH. MH III. Kewenangan MPR Setelah UUD 1945 Diamandemen: Masalah dan Harapan Dalam sebuah negara demokrasi kekuas...